Uncategorized

DPP LSM Gransi Sumsel Desak Kapolda Tindak Tegas Oknum Satlantas Polres Banyuasin yang Meresahkan Warga OPI Jakabaring

24
×

DPP LSM Gransi Sumsel Desak Kapolda Tindak Tegas Oknum Satlantas Polres Banyuasin yang Meresahkan Warga OPI Jakabaring

Sebarkan artikel ini

Palembang –  buserpos9.id/ Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gransi) Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumatera Selatan, menuntut tindakan tegas terhadap oknum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di wilayah Polres Banyuasin, khususnya di sekitar OPI Jakabaring, jumat (8/11/2024)

Aksi ini dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh beberapa oknum petugas di pos polisi Satlantas Banyuasin, yang telah membuat masyarakat setempat resah.

Dalam aksi yang digelar, M. Nurdin, Koordinator Lapangan LSM Gransi Sumsel, menyampaikan apresiasi kepada institusi kepolisian, khususnya Polda Sumsel, atas kinerjanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, ia juga berharap agar Kapolda Sumsel yang baru dapat segera mengambil langkah konkret untuk menangani keluhan masyarakat mengenai dugaan pungli yang meresahkan.

“Kami berharap Polda Sumsel bisa memberikan pengayoman, kenyamanan, dan ketertiban di wilayah hukum Sumatera Selatan, khususnya dalam menindak tegas oknum yang merusak citra institusi kepolisian,” ujar Nurdin.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, Kasat Lantas Polres Banyuasin tidak menunjukkan keteladanan yang baik sebagai penegak hukum.

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh keluhan warga perumahan OPI Jakabaring, wilayah yang terbagi antara Polres Palembang dan Polres Banyuasin. Di sana, pos polisi Satlantas yang berada di bawah kewenangan Polres Banyuasin dituding telah melakukan aksi pungli.

Banyak warga melaporkan bahwa mereka sering dipungut biaya yang tidak sesuai prosedur oleh oknum petugas, yang memanfaatkan pos tersebut sebagai sarana pungutan ilegal.

Dalam tuntutannya, DPP LSM Gransi Sumsel menyampaikan lima poin yang mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak Polres Banyuasin:

1. Meminta Kapolda Sumsel menegur Polres Banyuasin atas ketidakmampuannya menjaga keamanan masyarakat serta ketidaktegasannya dalam menangani anggotanya yang bertindak menyimpang.

2. Mendesak Kapolda Sumsel segera memberhentikan Kasat Lantas Banyuasin dan menggantinya dengan pejabat baru, karena kehadiran Kasat Lantas saat ini dinilai meresahkan dan membuat warga tidak nyaman.

3. Menuntut Kapolda Sumsel menindak tegas oknum-oknum Satlantas di pos polisi gerbang perumahan OPI yang diduga kerap melakukan pungli.

4. Mendesak agar pos polisi di gerbang perumahan OPI dibongkar dan dikembalikan seperti semula.

5. Memperingatkan bahwa apabila Kapolda Sumsel tidak segera menindaklanjuti tuntutan tersebut, LSM Gransi akan melakukan aksi damai di Mabes Polri dan Istana Presiden untuk meminta perhatian dari pemerintah pusat.

Supriyadi, Ketua DPP LSM Gransi Sumsel yang juga menjadi koordinator aksi, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Ia dan beberapa warga bahkan menjadi korban langsung dari aksi pungli yang dilakukan oleh oknum Satlantas di pos polisi tersebut.

“Banyak masyarakat yang mengadu kepada kami, mulai dari siswa sekolah hingga pekerja bangunan, bahkan saya sendiri diminta uang mulai dari 250 ribu hingga 2 juta rupiah sebagai ‘uang tilang’. Jika perlu bukti, semuanya ada pada saya,” ungkap Supriyadi.

Dalam aksi tersebut, AKBP Wisdon dari Pamenwas Polda Sumsel hadir untuk menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh LSM Gransi Sumsel.

Ia menyampaikan terima kasih atas masukan dan keluhan dari masyarakat, serta menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk mengawal kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Sesuai dengan undang-undang, kami akan mengawal apa yang telah disampaikan dan melanjutkan informasi ini kepada pihak terkait,” ujar AKBP Wisdon.

Aksi yang dilakukan oleh LSM Gransi ini diharapkan menjadi titik awal perubahan di wilayah hukum Sumatera Selatan, khususnya terkait kedisiplinan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas mereka.

Masyarakat OPI Jakabaring berharap agar pihak kepolisian mampu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. (Firdaus)