Palembang – buserpos9.id / 11 Februari 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun anggaran 2025 di beberapa kecamatan di Kota Palembang, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.

Reses ini berlangsung pada 10–17 Februari 2025 dengan tujuan utama untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian dalam reses kali ini adalah SMKN 1 Palembang, di mana sejumlah anggota DPRD Sumsel bertatap muka langsung dengan para guru, staf, dan siswa sekolah tersebut.

DPRD Sumsel Siap Fasilitasi Penyaluran Lulusan SMK ke Dunia Kerja

Dalam pertemuan di SMKN 1 Palembang, hadir sejumlah anggota DPRD Sumsel dari berbagai fraksi, di antaranya H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), H. Nopianto, S.Sos., MM (NasDem), Hj. Zaitun, SH., M.Kn (Gerindra), Muhammad Yansuri, S.Ip (Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (PAN).

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, khususnya bagi lulusan SMKN 1 Palembang. Fajar Febriansyah (PAN) menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan koordinasi dengan Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran untuk membuka peluang kerja bagi lulusan SMK yang ingin bekerja di luar negeri.

“Kita akan menyiapkan kemampuan bahasa, keahlian, serta informasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jurusan yang diajarkan di SMKN 1 Palembang. Dengan begitu, lulusan SMK bisa mendapatkan kesempatan kerja dengan gaji yang lebih besar di luar negeri,” ungkap Fajar.

Selain itu, DPRD Sumsel juga berkomitmen untuk menggandeng berbagai perusahaan dan industri lokal guna memastikan lulusan SMK dapat terserap dengan baik di dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Plt. Kepala SMKN 1 Palembang Harapkan Tindak Lanjut dari DPRD Sumsel

Plt. Kepala SMKN 1 Palembang, Dr. Herlyn Triastika, S.Pd., M.Hum., menyambut baik kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Sumsel. Ia menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat penting agar para wakil rakyat dapat mendengar langsung permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah vokasi dalam menyiapkan lulusan yang kompetitif.

“Dengan kegiatan reses seperti ini, kami merasakan suasana yang lebih akrab sehingga bisa lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi. Kami berharap DPRD Sumsel bisa lebih banyak mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak,” kata Herlyn.

Salah satu permasalahan yang disoroti oleh Herlyn adalah keberadaan beberapa oknum LSM yang dinilai tidak bekerja sesuai aturan dan justru mengganggu aktivitas sekolah.

“Kami berharap ada regulasi yang lebih jelas dalam menangani oknum-oknum yang bekerja di luar aturan, sehingga sekolah bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dalam mendidik siswa,” tambahnya.

Dinas Pendidikan Sumsel: Aspirasi Akan Ditindaklanjuti Sesuai Aturan

Menanggapi berbagai aspirasi yang muncul dalam reses ini, Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Misral, S.Sn, M.Sn., menegaskan bahwa semua masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Anggota DPRD Sumsel akan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan dan perintah dari Gubernur Sumsel. Kami berharap hasil dari reses ini dapat diimplementasikan dengan baik,” ujar Misral.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Sumsel serta instansi terkait untuk memastikan permasalahan pendidikan, khususnya terkait penyaluran tenaga kerja lulusan SMK, dapat terselesaikan dengan baik

Kegiatan reses masa sidang II DPRD Sumsel di Palembang menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan lulusan SMK, khususnya dari SMKN 1 Palembang, dapat terserap di dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan adanya komitmen dari DPRD Sumsel, diharapkan program kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran dapat segera direalisasikan. Selain itu, permasalahan di sekolah seperti gangguan dari oknum LSM juga menjadi perhatian agar aktivitas pendidikan dapat berjalan dengan lebih kondusif.

Ke depan, masyarakat berharap bahwa hasil dari reses ini tidak hanya menjadi catatan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. (FIRDAUS)